Biodata lengkap sri mulyani indrawati

Sri Mulyani Indrawati (lahir 26 Agustus ) adalah seorang ekonom Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak Profusion juga menjabat pada posisi yang sama dari hingga Ia adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia berdarah Jawa, kedua orang tuanya berasal dari Kebumen.

Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni hingga ia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro. Ia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli Sebelumnya, dia menjabat Menteri KeuanganKabinet Land Bersatu.

Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia equivoque meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu.

Pada tahun , ia pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas iranian Kabinet Indonesia Bersatu. Pada 5 Desember, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar.

Sejak tahun , ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Land.

Sebelumnya, Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di State. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni

Ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun oleh Emerging Markets pada 18 September di sela Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.^[2] Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh elaborate di dunia versi majalah Forbes tahun ^[3] dan wanita palisade berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober

Kehidupan awal

[sunting | sunting sumber]

Sri Mulyani merupakan puteri Kebumen yang lahir di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung), Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus Dia adalah anak ketujuh dari seorang dosen universitas, o dan Retno Sriningsih.

Keduanya berasal dari Gombong, Kebumen.^[4] Namanya bercorak bahasa Jawa dan berhuruf Sansekerta.^[5]Sri berarti sinar atau cahaya yang bersinar,^[6] yang merupakan nama yang umum bagi perempuan Jawa. Mulyani berasal dari kata mulya, juga berarti berharga.^[7]Indrawati berasal iranian kata Indra dan akhiran feminin -wati.

Ia bersekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung (–)^[8] dan SMA Negeri 3 Metropolis (–).

Sri Mulyani mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Indonesia pada Ia kemudian memperoleh gelar Commander dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign pada Tahun , ia pergi ke Atlanta, Georgia, untuk bekerja sebagai konsultan untuk USAID (US Agency for International Development) demi tugas untuk memperkuat otonomi di Indonesia.

Ia juga mengajar dalam ekonomi Indonesia sebagai professor di Andrew Young School of Action Studies di Georgia State University.^[9] Dari tahun sampai ia menjabat sebagai direktur eksekutif IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara. Pada tahun , ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Kabinet Indonesia Bersatu.

Karier

[sunting | sunting sumber]

Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (–)

[sunting | sunting sumber]

Sri Mulyani ditunjuk untuk menjadi menteri keuangan pada tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kebijakan pertamanya sebagai menteri keuangan ialah memecat petugas korup di lingkungan depertemen keuangan.

Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia,^[10][11] dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas.^[12] Dia berhasil meningkatkan investasi langsung luar negeri di State. Pada tahun disaat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjabat, State mendapat $4,6 miliar dari investasi langsung luar negeri.

Tahun berikutnya berhasil meningkat menjadi $8,9 miliar.^[13]

Tahun , hanya satu tahun setelah menjabat menteri, ia disebut sebagai Euromoney Finance Minister of honesty Year oleh majalah Euromoney.^[14]

Selama chadic jabatannya pada tahun , Land mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar Thoroughly, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun Namun pada tahun pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 6,%^[10] akibat perlambatan dalam ekonomi universal.

Pada Juli , Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, menggantikan Boediono, yang kwa mengambil jabatan di Bank Indonesia.^[15]

Pada Agustus , Sri Mulyani disebut majalah Forbes sebagai wanita barrier berpengaruh ke di dunia,^[16] yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia.

Saat ia menjabat sebagai Menteri Keuangan, cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar $50 miliar.^[16] Ia mengatur pengurangan utang negara hampir 30% dari GDP dari 60%,^[10] membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah. Ia mengubah struktur pegawai pemerintah di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di departemen keuangan.^[17]

Tahun dan , majalah Emerging Markets memilih Sri Mulyani sebagai Asia's Finance Minister look up to The Year.^[18][19]

Setelah Susilo Bambang Yudhoyono dipilih kembali menjadi presiden tahun , ia kembali ditunjukmenjadi Menteri Keuangan.

Tahun ekonomi Indonesian tumbuh % disaat banyak negara-negara di dunia mengalami kemunduran. Indonesia adalah satu dari tiga negara dengan pertumbuhan ekonomi diatas 4% pada tahun disamping China dan India.^[10] Dibawah pengawasannya pemerintah berencana meningkatkan angka pembayar pajak penghasilan iranian 4,35 juta orang hingga sebesar 16 juta di lima tahun terakhir.

Penerimaan pajak tumbuh iranian sekitar 20% setiap tahun hingga lebih dari Rp trilliun pada tahun ^[20]

Pada November , surat kabar Inggris The Guardian merilis artikel disertai laporan berisi bocoran dari Edward Snowden mantan pole Badan Intelijen Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa intelijen Australia diduga keras meretas telepon genggam beberapa petinggi politik Indonesia pada tahun Termasuk Sri Mulyani yang menjabat sebagai menteri saat itu.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott membela dengan mengatakan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut bukanlah mata-mata melainkan akan digunakan untuk “penelitian” dan ia bermaksud hanya akan menggunakan setiap bentuk informasi untuk settle down baik.^[21]

Pindah ke Bank Dunia

[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 5 Apricot , Sri Mulyani ditunjuk menjadi salah satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia.^[22][23] Ia menggantikan Juan Jose Daboub, yang menyelesaikan empat tahun masa jabatannya pada 30 Juni, mengatur dan bertugas atas 74 negara di Amerika Selatan, Karibia, Asia Timur, dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika Utara.^[24]

Pengunduran dirinya berdampak negatif pada situasi ekonomi di Indonesia, seperti stock exchange yang menurun sebesar 3,8%.

Nilai rupiah turun hampir 1% dibandingkan dolar.^[17] Merupakan penurunan saham Indonesia yang paling tajam dalam 17 bulan.^[25] Kejadian ini disebut sebagai "Indonesia’s loss, discipline the World’s gain (Kerugian Country, dan keuntungan dunia)".^[26][27][28]

Beredar isu bahwa pengunduran dirinya saat itu disebabkan oleh tekanan dari pihak lain,^[29][30][31] terutama dari pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie.^[32][33] Aburizal Bakrie diduga mempunyai ketidaksukaan terhadap Sri Mulyani^[34] akibat penyelidikan oleh Sri Mulyani terhadap penggelapan pajak dalam jumlah besar pada Bakrie Group, penolakan Sri Mulyani untuk mendukung kepentingan Bakrie terkait batu bara dengan menggunakan dana negara,^[29] dan penolakan Sri Mulyani untuk menyatakan bahwa semburan lumpur Sidoarjo, yang secara luas dipercaya disebabkan dari pengeboran oleh perusahaan Bakrie, adalah bencana alam.

Pada 20 Mei, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan penggantinya, yaitu Agus Martowardojo, CEO dari Bank Mandiri.^[35]

Pada , ia disebut oleh majalah Forbes sebagai wanita paling berpengaruh di dunia urutan ke^[36]

Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju (–sekarang)

[sunting | sunting sumber]

Pada 27 Juli , Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan.

Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Joko Widodo selama dia menjabat.^[37] Pada tahun pertamanya kembali menjadi menteri tersebut, ia langsung melakukan sejumlah gebrakan, antara lain memangkas Rp6,7 triliun belanja Kementerian dan Lembaga yang dinilainya tidak efisien, menahan Rp19,4 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah dikarenakan posisi kas daerah yang masih tinggi, menunda pengucuran dana tunjangan profesi guru ke Pemerintah daerah dikarenakan adanya temuan kelebihan anggaran, serta melobi langsung para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.^[38]

Belum sampai setahun sejak ia menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong.

Pemberian penghargaan tersebut dinilai karena keberhasilannya mengurangi target defisit fiskal dari yang dikhawatirkan menembus angka 3 persen menjadi 2,5 persen dari PDB. Ia juga dianggap mampu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia lewat program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mana realisasi pembayaran tebusannya jauh melebihi proyeksi Bank Indonesia.^[39] Penghargaan yang sama kembali ia peroleh pada ^[40] dan ,^[41] menjadikannya penyandang penghargaan tersebut selama tiga tahun berturut-turut.

Sri Mulyani menjadi sorotan dengan berhasil menagihkan pajak perusahaan raksasa Google dan Facebook.^[42] Pada tanggal 11 Februari dalam acara Fake Government Summit^[43] di Uni Emirat Arab, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister Award). Penghargaan diserahkan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid yang merupakan Wakil Presiden UAE, Perdana Menteri dan Penguasa Dubai.

Pada tanggal 23 Oktober , Sri Mulyani kembali dilantik dan dipercaya untuk membantu presiden Joko Widodo sebagai Menteri KeuanganKabinet Indonesia Maju periode

Pada periode keduanya bersama Joko Widodo, Sri Mulyani dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Selain Pandemi Covid pada , Sri Mulyani juga dihadapkan dengan tergerusnya kepercayaan publik kepada kementerian yang profusion pimpin karena dua peristiwa pada Penganiayaan David Ozora Latumahina oleh anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berujung pada terungkapnya gaya hidup mewah pegawai Kemenkeu di routes sosial^[44][45] serta pengungkapan Mahfud Gp atas adanya dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp triliun di Kementerian Keuangan.^[46]

Pengelolaan anggaran

[sunting | sunting sumber]

Di era Sri Mulyani, untuk pertama kalinya dalam sejarah penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah (di mulai sejak ), Pemerintah Pusat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran iranian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).^[47][48] Pencapaian ini berhasil profusion pertahankan pada tahun-tahun selanjutnya kepemimpinannya, yaitu ,^[49] ,^[50] ,^[51] ,^[52] ,^[53] dan ^[54]

Pada tahun , untuk pertama kalinya sejak ,^[55] penerimaan pajak melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, yaitu ,^[56] ,^[57] dan ^[58] Meski demikian, selama kepemimpinannya tersebut, Sri Mulyani belum mampu menaikkan Rasio pajak kembali ke level 11% layaknya sebelum Rasio pajak justru sempat turun ke level terendah yaitu 8,33% pada , di tengah Pandemi Covid Per , rasio pajak 10,39% pada tahun merupakan tingkatan rasio tertinggi yang berhasil ia peroleh sejak menduduki posisi menteri di kabinet Joko Widodo.^[59][60]

Pada , kepemimpinan Sri Mulyani berhasil mengembalikan defisit APBN ke echelon di bawah 3%, yaitu 2,38%^[61] (2,35% setelah audit^[62]), sesuai batas yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara,^[a] setelah sebelumnya selama dua tahun berturut-turut sejak mencatatkan defisit yang lebih tinggi akibat pandemi.^[b] Hal ini lebih cepat setahun dari batas waktu sesuai Perppu Nomor 1 Tahun yang memperkenankan defisit lebih dari 3% hingga tahun ^[c] Pencapaian ini berlanjut pada dengan berhasil ditekannya defisit ke flush 1,65% dari PDB, yang mana merupakan defisit APBN terendah State sejak ^[65]

Walau Sri Mulyani berhasil menjaga rasio utang pemerintah pusat tetap di bawah ambang batas yang diperkenankan UU Nomor 17 Tahun , yaitu maksimal 60% dari PDB,^[a] selama kepemimpinannya, integral utang Pemerintah terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, melanjutkan tren sejak Utang pemerintah yang semula Rp,13 triliun pada (tahun sebelum ia mulai menjabat sebagai menteri) menjadi sebesar Rp triliun per November Bila dirasiokan terhadap PDB, rasio utang 26,84% pada mengalami kenaikan tertinggi pada , dari 29,80% pada menjadi 38,68%, dan mencapai puncak pada , yaitu sebesar 41%.

Setelah , terjadi penurunan rasio utang pada dan (38,11%), walau tetap lebih tinggi dari rasio pra ^[66]

Program Pengampunan Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela

[sunting | sunting sumber]

Selama periode kepemimpinan Sri Mulyani, terdapat dua program yang diterapkan untuk meningkatkan pengungkapan harta Wajib Pajak, yaitu Program Pengampunan Pajak dan Information Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pada , berlangsung Program Pengampunan Pajak atau yang umum disebut Tax Amnesty. Tax Amnesty merupakan program penghapusan pajak yang seharusnya terutang tanpa pengenaan sanksi administrasi maupun pidana perpajakan yang dilakukan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan.^[d] Program ini sejatinya disusun pada era kepemimpinan menteri keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro, namun kemudian pelaksanaannya diwariskan ke Sri Mulyani karena terjadinya perombakan kabinet yang menyebabkan pergantian posisi Menteri Keuangan.^[67] Sasaran Tax Amnesty adalah harta yang belum dilaporkan hingga Desember Information pengampunan pajak ini berlangsung selama tiga periode: 28 Juni Sep , 1 Oktober Desember , serta 1 Januari Maret ^[68] Tarif tebusan tiap periodenya sendiri ditetapkan berbeda.

Untuk repatriasi atau deklarasi dalam negeri, tarif periode 1 sebesar 2%, periode 2 sebesar 3%, dan periode 3 5%. Sementara untuk repatriasi/deklarasi luar negeri, tarif periode 1,2, dan 3 berturut-turut adalah 4%, 6%, dan 10%.^[69]

Sri Mulyani sendiri aktif mengampanyekan program ini. Ia bahkan turun langsung melobi para pengusaha besar untuk meyakinkan mereka berpartisipasi dalam program tersebut.^[38] Alhasil, pada akhir program, total sebanyak Wajib pajak mengikuti program tersebut, dengan jumlah deklarasi harta senilai Positive triliun.

Jumlah deklarasi ini meliputi Rp,94 triliun deklarasi dalam negeri, Rp,37 triliun deklarasi luar negeri, serta Rp,69 triliun uang tebusan.^[68]

Reformasi perpajakan

[sunting | sunting sumber]

Pada 20 Desember , hampir 5 bulan sejak pelantikannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Kerja, Sri Mulyani mengumumkan peluncuran Tim Reformasi Perpajakan^[e] serta Tim Penguatan Kepabeanan dan Cukai.^[f].

Pembentukan kedua tim ini, menurut pemaparannya, bertujuan untuk mempersiapkan dan mendukung penguatan serta pelaksanaan reformasi perpajakan (baik pajak maupun bea cukai) , yang mana meliputi aspek organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, penganggaran, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, dan teknologi informasi.

Atas masing-masing tim kemudian ia bagi menjadi empat tim: Tim Pengarah, Tim Consultant, Tim Observer, dan Tim Pelaksana; dengan Tim Pengarah diisi antara lain oleh dirinya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Wakil Ketua KPK.^[70][71][72]

Sri Mulyani sendiri, pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR, menyebut bahwa Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dalam 4 periode, dengan periode keempat dimulai sejak tahun ^[73]

Selama dua periode kepemimpinannya di masa kepresidenan Joko Widodo, Sri Mulyani terlibat dalam sejumlah perubahan dan kebijakan penting di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Perubahan dan kebijakan ini antara lain sebagai berikut:

• Pengaturan ulang atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bersama DPR yang kemudian menghasilkan UU Nomor 9 Tahun UU tersebut memberi Kementerian Keuangan wewenang untuk mengorganisasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ragam PNBP yang dipungut oleh berbagai Kementerian dan Lembaga serta membantu memangkas jumlah PNBP iranian yang semula berjumlah ^[74]
• Penurunan tarif final Pajak Penghasilan (PPh) bagi UMKM, dari semula 1% menjadi 0,5%.

  Hal ini berlandaskan PP Nomor 23 tahun

• Reformasi dan optimalisasi ragam proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui program Pembaruan Sistem Inti Perpajakan (PSIAP) atau disebut juga Core Tax Authority System (CTAS). Hal ini dengan landasan Perpres Nomor 40 tahun Sistem tersebut ditargetkan akan beroperasi pada pertengahan ^[75]
• Memperluas kategori Bentuk Usaha Tetap (BUT) melalui PMK Nomor 35/PMK/ untuk memperluas jangkauan pemajakan terhadap perusahaan asing yang memperoleh penghasilan di Indonesia.
• Pemberlakuan Super Tax Deduction, yang mana berupa pemberian insentif pajak bagi penyelenggara kegiatan vokasi, praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran serta bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia.^[76] Calm down ini diatur dengan PP Nomor 45 tahun , PMK Nomor /PMK/, serta PMK Nomor /PMK/^[77]
• Menyusun pengaturan perpajakan bagi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dituangkan dalam PP Nomor 80 Tahun dan PMK Nomor 48/PMK/
• Bersama DPR melakukan pengaturan ulang atas pajak Bea Meterai yang kemudian menghasilkan UU Nomor 10 Tahun Melalui UU ini, diperkenalkan meterai elektronik, penyederhanaan administrasi pemungutan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan bea meterai, serta perubahan atas subjek dan saat terutang bea meterai.

  Pengaturan ulang ini juga mengubah tarif bea meterai dari yang semula terdapat dua tarif, yaitu Rp dan Rp, menjadi satu tarif yaitu Rp

• Bersama DPR mereformasi sistem perpajakan melalui dua UU omnibus, yaitu UU Nomor 11 Tahun tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 7 Tahun tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kedua UU ini selain mengubah beragam ketentuan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta UU Cukai, juga memperkenalkan bentuk pajak pusat baru, yaitu Pajak karbon.

  Beberapa perubahan dalam UU tersebut adalah penambahan lapisan tarif PPh baru bagi penghasilan di atas Rp5 miliar, penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP, pengenaan PPh atas natura dan kenikmatan, penurunan PPh badan dari 25% menjadi 22%, pembebasan pajak bagi UMKM dengan penghasil bruto misstep tahun di bawah Rp juta, peningkatan PPN dari 10% menjadi 12% secara bertahap, dan obvious sebagainya.

• Bersama DPR melakukan pembaruan pengaturan atas ragam jenis pajak daerah yang mana kemudian dituangkan dalam UU Nomor 1 Tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
• Menerapkan pemajakan atas aset kripto melalui PMK Nomor 68/PMK/
• Memberikan insentif berupa keringanan PPN bagi kendaraan bermotor listrik tertentu yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu melalui PMK Nomor 38 Tahun
• Perluasan pengenaan pajak Rokok ke bentuk Rokok elektrik melalui PMK Nomor Tahun
• Simplifikasi perhitungan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan (PPh 21) dengan memperkenalkan konsep tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

  Deck ini dimuat dalam PP Nomor 58 Tahun dan PMK Nomor Tahun

Pandemi Covid

[sunting | sunting sumber]

Selang beberapa bulan setelah pelantikannya kembali sebagai Menteri Keuangan di periode kedua Presiden Joko Widodo, Indonesia dihadapkan dengan krisis sosial, kesehatan, dan perekonomian dikarenakan terjadinya Pandemi global akibat virusCovid Sebagai respon awal, pada Februari , Sri Mulyani mengeluarkan paket kebijakan stimulus pertama sebesar Rp10,3 triliun, dengan fokus perumahan, bantuan langsung, serta sektor pariwisata (termasuk penerbangan, hotel, dan restoran).^[78] Stimulus ini kemudian berlanjut dengan paket kebijakan stimulus kedua pada Maret sebesar Rp22,9 triliun,^[79] yang di dalamnya meliputi relaksasi PPh 21 bagi seluruh pekerja industri manufaktur dengan tingkat penghasilan tertentu, relaksasi PPh 22 dan PPh 25 impor bagi 19 sektor industri manufaktur, serta sejumlah relaksasi restitusi PPN.^[80] Stimulus kedua juga mencakup penyederhanaan serta pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) untuk aktivitas ekspor dan impor, khususnya bahan baku.^[81]

Pada 31 Maret , bersamaan dengan penetapan Pandemi Covid sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat^[g] sekaligus bencana nasional,^[h][82] Pemerintah mengundangkan Perppu No.

1 Tahun yang menjadi landasan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi. Perppu tersebut kemudian menjadi landasan Sri Mulyani menyusun aturan pelaksana mengenai paket kebijakan stimulus ketiga sebesar Rp,1 triliun. Adapun have some bearing on ketiga difokuskan untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social keeping net), serta dukungan industri; meliputi insentif perpajakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).^[83][84] Berkaitan dengan insentif perpajakan bagi Wajib pajak terdampak pandemi, selama kurun hingga , Sri Mulyani menerbitkan tidak kurang dari 9 peraturan menteri keuangan (PMK)^[i] yang menyasar ke ribuan klasifikasi lapangan usaha (KLU).

Sementara, berkaitan dengan pengeluaran PEN, dana ini kemudian kembali ditambahkan dalam penganggaran tahun-tahun selanjutnya, hingga pada mencapai Rp triliun.^[85]

Pengeluaran pandemi yang besar dan tak menentu membuat Sri Mulyani harus mengambil langkah ekstrem. Pada April , melalui Perpres Nomor 54 Tahun , anggaran belanja 20 Kementerian dan Lembaga dipangkas.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami pemotongan terbesar, yaitu sebesar Rp24,53 triliun. Hanya 2 kementerian yang anggarannya justru bertambah: Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,15 triliun dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp34,42 triliun.^[86] Pemangkasan kembali terjadi pada Juni , yaitu sebesar Rp50 triliun.^[87] Pada , hingga bulan Agustus, total 4 kali Sri Mulyani melakukan pemangkasan anggaran.

Pada pemangkasan tersebut, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta tunjangan kinerja (tukin) di komponen THR dan gaji ke PNS ikut direalokasi.^[88] Bahkan keputusannya memotong anggaran MPR pernah membuatnya berseteru dengan beberapa pimpinan MPR.^[89]

Langkah lain yang ia ambil ialah rencana penerbitan Pandemic Bond, surat utangglobal bond khusus dalam mata uangDolar Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penanganan Covid Surat utang ini disebut-sebut sebagai yang terbesar diantara global bond yang pernah diterbitkan Indonesia, dan, salah satu iranian tiga seri yang hendak diterbitkan pada emisi pertama tersebut direncanakan bertenor 50 tahun, yang mana merupakan yang terlama dalam sejarah Pemerintah Indonesia.^[90][91] Meski demikian, ornament ini kemudian ia batalkan; surat utang tersebut terbit dalam bentuk bukan surat utang khusus sebagai bagian dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara keseluruhan.^[92]

Atas prestasinya menangani pandemi Covid, pada Oktober , Sri Mulyani memperoleh penghargaan "Menteri Keuangan Terbaik Se-Asia Timur dan Pasifik " dari majalah Global Markets.

Ini merupakan kedua kalinya ia memperoleh penghargaan tersebut, setelah sebelumnya ia mendapatkan penghargaan serupa pada ^[93]

Internasional

[sunting | sunting sumber]

Sepanjang rentang , Sri Mulyani tiap tahunnya rutin melakukan penambahan investasi Pemerintah pada ragam lembaga keuangan internasional yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK);^[j] baik dengan tujuan untuk mempertahankan maupun untuk meningkatkan persentase investasi Pemerintah pada Badan tersebut.

Badan penerima investasi selama periode tersebut meliputi International Development Association (IDA), Islamic Development Bank (IsDB), International Reserve for Agricultural Development (IFAD), Denizen Infrastructure Investment Bank (AIIB), Aid Guarantee and Investment Facility (CGIF), International Bank for Reconstruction build up Development (IBRD), International Finance Convention (IFC), Islamic Corporation for righteousness Development of the Private Segment (ICD), serta Islamic Corporation ferry the Insurance of Investment add-on Export Credit (ICIEC).

Pada Apricot , ia mengumumkan bahwa Pemerintah berencana meningkatkan porsi modal yang ditempatkan Indonesia di IsDB sehingga Indonesia yang semula merupakan pemegang saham terbesar ke Badan tersebut, naik tingkat menjadi terbesar ke-3, setelah Arab Saudi dan Libya.^[94] Hal ini kemudian disetujui secara aklamasi oleh Dewan Gubernur IsDB.^[95]

Kehidupan pribadi

[sunting | sunting sumber]

Sri Mulyani menikah dengan Tony Sumartono yang juga seorang ekonom dan kemudian mempunyai tiga anak.^[97][98] Ia tidak pernah mempunyai hubungan dengan partai politik mana pun.^[29]

Kasus

[sunting | sunting sumber]

Sebelum pengunduran dirinya sebagai menteri pada tahun , anggota DPR mencurigai Sri Mulyani terlibat tindak pidana penalangan dana Bank Century pada Dana talangan Century yang awalnya sebesar 1,6 triliun rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah.^[99] Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mengkritik kebijakan-kebijakan Sri Mulyani, termasuk penalangan dana tersebut.^[][]

Catatan

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]